COWASJP.COM –  Sekretaris Jenderal PBNU, KH. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), merespons positif aspirasi para Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia yang mendesak pelaksanaan Muktamar NU paling lambat awal Agustus 2026.

Menurutnya, tuntutan tersebut justru sejalan dan selaras dengan hasil keputusan Rapat Pleno PBNU sebelumnya serta arahan kebijakan Rais Aam. Artinya, antara keinginan wilayah dan langkah pusat sudah berada di satu frekuensi yang sama.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/4/2026), Gus Ipul menegaskan bahwa apa yang disuarakan oleh Forum Ketua PWNU bukanlah hal yang baru atau bertentangan.

“Apa yang disuarakan forum Ketua PWNU se-Indonesia pada prinsipnya sejalan dengan hasil rapat pleno dan kebijakan Rais Aam. Karena itu, kami menyambut baik permintaan para Ketua PWNU,” ujar Gus Ipul.

Aspirasi agar Muktamar digelar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026, sebagaimana yang diputuskan dalam Pleno tanggal 29 Januari 2026 lalu, dinilainya sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab wilayah terhadap kemajuan organisasi.

Gus Ipul yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Muktamar memastikan bahwa saat ini seluruh persiapan terus dimatangkan dengan serius.

“Panitia kecil sedang bekerja keras menuju Muktamar Agustus. Alhamdulillah, susunan kepanitiaan Munas Konbes sekaligus Muktamar sudah dituntaskan,” jelasnya.

Artinya, mesin organisasi sudah bergerak cepat dan target waktu yang diminta oleh PWNU adalah target yang memang sedang diupayakan secara maksimal oleh PBNU.

Menjawab kekhawatiran terkait tertundanya Surat Keputusan (SK) kepengurusan, Gus Ipul menginformasikan langkah konkret yang telah diambil. PBNU telah membentuk Tim Panel khusus yang bertugas menangani persoalan ini secara profesional dan konstitusional.

- Ketua Tim: Prof. Dr. Mohammad Nuh

- Sekretaris: Amin Said Husni

“Tim ini bekerja sesuai mandat organisasi untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan SK kepengurusan. Mereka bekerja objektif dan sesuai aturan main yang berlaku,” tambahnya.

Pernyataan Gus Ipul ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan arah:

1. Menghilangkan Ketegangan: Dengan menyatakan bahwa aspirasi PWNU "sejalan", berarti tidak ada pertentangan antara pusat dan daerah. Semua menginginkan hal yang sama: Muktamar segera terlaksana.

2. Transparansi: Pengumuman pembentukan tim panel dan tuntasnya susunan panitia menunjukkan bahwa PBNU bekerja terbuka dan bertanggung jawab.

3. Jaminan Prosedur: Ditegaskan bahwa segala sesuatunya akan dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai mekanisme organisasi agar menghasilkan keputusan yang benar dan membawa kemaslahatan.

“Kita ingin semua proses berjalan tertib, sesuai mekanisme organisasi, dan membawa kemaslahatan bagi jam’iyah. Muktamar adalah forum besar NU, sehingga persiapannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh,” pungkas Gus Ipul.(*)