COWASJP.COM – Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur tegas mengecam tayangan televisi swasta Trans7 yang dinilai merendahkan kiai dan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. 

Kritik keras ini didukung oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur yang menyoroti kuat adanya unsur SARA dan disinformasi dalam program tersebut. 

Bersama-sama, kedua lembaga mendesak pertanggungjawaban dan permintaan maaf demi menjaga kehormatan pesantren dan harmoni sosial.

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Jawa Timur melontarkan kecaman keras terhadap stasiun televisi swasta Trans7 karena menayangkan narasi yang dinilai melecehkan kiai dan Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri. 

Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril, menegaskan bahwa pelecehan tersebut bukan hanya mencoreng satu pesantren, melainkan merupakan penghinaan terhadap seluruh pesantren dan komunitas santri di Indonesia.

“Pelecehan ini bukan hanya menyinggung Lirboyo, tapi menyangkut seluruh pesantren dan kiai yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Ini penghinaan terhadap simbol keilmuan dan kemuliaan pesantren,” tegas H. Musaffa Safril dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (14/10/2025).

PW GP Ansor Jawa Timur mengultimatum Trans7 agar segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Pondok Pesantren Lirboyo dan masyarakat pesantren secara umum. Menurut Musaffa, media harus menjadi sarana edukasi publik yang mendidik, bukan sumber provokasi dan pelecehan terhadap lembaga keagamaan.

Ketua KPID JatimRoyin Fauziana bersama  Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jatim, Aan Haryono.Foto.Ist.

“Kiai dan pesantren adalah benteng peradaban bangsa. Siapa pun yang melecehkannya berarti melecehkan jantung moral Indonesia,” tambahnya.

Musaffa juga mengajak seluruh kader Ansor, santri, dan masyarakat untuk tetap bersikap tenang namun tegas menjaga harga diri pesantren secara bermartabat.

Simultan dengan kecaman ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur turut membuka sorotan terhadap tayangan yang dianggap membawa muatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) serta menyebarkan disinformasi tentang kehidupan di Pondok Pesantren Lirboyo.

Ketua KPID Jatim, Royin Fauziana, menyampaikan bahwa sektor penyiaran memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keharmonisan sosial di masyarakat yang multiagama dan penuh toleransi seperti Jawa Timur.

"Kami menerima sejumlah laporan masyarakat dan tokoh pesantren yang merasa keberatan atas penyajian tayangan tersebut. Kami menilai ada indikasi pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)," ujar Royin.

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jatim, Aan Haryono menambahkan bahwa tayangan tersebut tidak hanya menimbulkan sentimen sosial, tapi juga mengandung unsur fabrikasi narasi yang menyesatkan. 

“Ada manipulasi gambar dan penyuntingan sehingga pesantren digambarkan sebagai tempat tertutup dan ekstrem, yang jelas bertentangan dengan prinsip jurnalistik berimbang," jelasnya.

Aan menegaskan pentingnya etika dan akurasi dalam mengangkat tema keagamaan dan sosial.

 “Kritik boleh, tapi harus etis dan berimbang. Disinformasi hanya merusak kepercayaan publik,” katanya tegas.

KPID Jatim juga menekankan kepada semua lembaga penyiaran agar memperkuat sistem verifikasi konten dan melibatkan narasumber kompeten untuk mencegah kesalahan representasi yang mencederai lembaga pendidikan dan kelompok sosial.

Pesantren Lirboyo, sebagai salah satu pondok pesantren terbesar dan bersejarah di Indonesia, dikenal luas sebagai pusat pengajaran ilmu agama yang berakhlak dan moderat. 

Pondok ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu keislaman, tetapi juga membangun karakter santri yang menghormati keberagaman dan perdamaian.

Keberadaan Pesantren Lirboyo telah menjadi pilar penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. 

Kiprah pondok ini dalam mencetak ulama dan cendekiawan muslim yang berdedikasi membuktikan nilai luhur pesantren sebagai institusi pendidikan serta simbol moral bangsa.

KPID Jawa Timur akan segera melaporkan hasil pengawasan kepada KPI Pusat dan mengajukan rekomendasi kebijakan demi memperkuat literasi penyiaran di bidang agama dan sosial budaya agar kejadian serupa tidak terulang. 

Mereka menegaskan komitmennya untuk mengawal penyiaran yang mendidik, menyejukkan, dan menjaga persatuan bangsa.

Dengan langkah tegas dari PW GP Ansor Jatim dan KPID Jawa Timur, diharapkan media dapat lebih berhati-hati dalam menyajikan konten, khususnya yang berkaitan dengan institusi keagamaan dan komunitas santri yang merupakan bagian vital dari jati diri bangsa Indonesia. 

Sikap tegas ini juga menjadi dorongan bagi masyarakat untuk terus menjaga marwah pesantren sebagai simbol kemuliaan dan kekuatan moral bangsa. (*)