COWASJP.COM – Diskusi buku di Surabaya menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum dan pengelolaan konflik berbasis demokrasi sebagai strategi utama untuk mencegah eskalasi kekerasan dan memperkuat persatuan sosial di Indonesia.

Penegakan hukum yang kuat dan prinsip demokrasi menjadi pilar utama dalam menjaga kedamaian dan menyelesaikan konflik sosial di Indonesia. Pernyataan ini mengemuka dalam diskusi buku Konflik, Perdamaian dan Resolusi Konflik karya Prof. M. Mas’ud Said yang digelar di Pesantren Digipreneur Al Yasmin, Surabaya, Kamis (9/10).

Acara ini menghadirkan sejumlah pakar terkemuka, di antaranya Prof. Bagong Suyanto dari Universitas Airlangga dan Prof. Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia, yang sama-sama menyatakan pentingnya resolusi konflik berbasis hukum dan demokrasi untuk membangun konsensus dan mencegah perpecahan masyarakat. Diskusi dimoderatori oleh Prof. Hufron dari ISNU Jawa Timur.

Prof. Mas’ud Said menegaskan bahwa konflik adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia dan sekaligus peluang untuk membangun harmonisasi sosial yang inklusif dan berkeadilan. Dalam bukunya, yang diterbitkan oleh Kompas Gramedia tahun 2025, ia mengupas tuntas konsep “homo conflictus” sebagai refleksi sifat manusia yang tak terhindarkan dari konflik, serta menghadirkan solusi penyelesaian yang efektif melalui pendekatan hukum dan demokrasi.

Contoh nyata yang diangkat dalam diskusi ialah konflik Gaza. Prof. Hikmahanto Juwana menyoroti peran strategis Indonesia dalam meredam ketegangan di Timur Tengah, salah satunya melalui diplomasi yang diusung Presiden Prabowo Subianto di forum PBB. 

“Indonesia mampu menghadirkan figur seperti M. Jusuf Kalla sebagai mediator bagi Palestina dan Israel,” ujarnya.Diskusi ini diselenggarakan atas kolaborasi PW ISNU, Universitas Islam Malang (Unisma), LTN NU, dan Pesantren Al Yasmin serta diikuti secara daring melalui webinar, memperluas jangkauan diskusi pada para akademisi dan masyarakat luas. 

Buku serta diskusi ini menjadi sumber rujukan penting bagi para akademisi, praktisi, dan pejabat publik dalam upaya memahami dan mengelola konflik demi menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan demokratis di Indonesia.Imam Kusnin Ahmad,