KANALPojok Analisis

It's Now or Never

It's Now or Never
Prof Dr HM Amien Rais, MA ungkapkan keresahannya terkait situasi politik di tanah air. (FOTO: Dok. Youtube Amien Rais Official)

COWASJP.COM – It’s now or never. Tomorrow will be too late. 

Terus terang, judul di atas adalah petikan dari pernyataan Prof. Dr. HM. Amien Rais, MA. Sebagai ungkapan keresahannya terkait situasi politik di tanah air beberapa waktu belakangan ini. 

Lewat akun Instagram pribadinya, tokoh nasional itu pernah mengungkapkan kecurigaannya terhadap beberapa perkembangan tertentu. Terutama terkait adanya upaya sejumlah pihak agar pemerintahan sekarang bisa dipilih kembali untuk ketiga kalinya. Dengan menerbitkan pasal-pasal tertentu di dalam undang-undang. Yang memungkinkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bisa terpilih kembali untuk yang ketiga kali.

Nasmay-penguasa-2.jpg

“It’s now or never. Tomorrow will be too late. Sekarang atau tidak pernah selamanya. Besok sudah sangat terlambat.” 

Kata-kata ini menggambarkan kekuatiran mantan politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Betapa mendesaknya keadaan yang harus diubah. Betapa mengerikan kenyataan yang akan dihadapi. Yakni, bila situasi dan kondisi yang ada sekarang tidak mengalami perubahan yang cepat. Jika seluruh anak bangsa tetap abai dan cuek terhadap situasi yang kini berkembang.

"Akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini, yang akan mamaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya?" ungkap Amien mempertanyakan. "Ini luar biasa. Jadi, sekarang kita semua sudah sampai pada tahapan It's now or never. Tomorrow will be too late," pungkasnya.

Bagi sebagian kalangan, kekuatiran Amien Rais itu mungkin dianggap berlebihan. Karena Jokowi sendiri sudah beberapa kali membantahnya. Bahwa dia sama sekali tidak berminat untuk dipilih ketiga kalinya. 

Bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan tegas juga menolak jabatan presiden 3 periode itu. Sebagai pucuk pimpinan partai terbesar pendukung pemerintah, dia tegas tidak setuju dengan pandangan itu. 

Persoalannya, apakah dengan begitu lantas orang percaya? Bukankah sekarang tidak dapat dibantah bahwa kekuasaan Jokowi begitu kuat? Hubungannya yang begitu rapat dengan para taipan memberikan nilai tersendiri bagi kekuatan itu. Karena taipan dengan kekuatan keuangannya mampu mempengaruhi seluruh sisi dari jaringan kekuasaan. 

Kepentingan MTC dan Dinasti Kekuasaan

Bagi kita, persoalan sebenarnya bukan menyangkut kekuasaan tiga periode itu. Yang lebih mengkuatirkan sejatinya adalah siapa sesungguhnya yang berkuasa penuh di republik ini. Yang akan menentukan hitam atau putihnya republik ini sekarang dan di masa depan. Apakah benar dia adalah yang disebut “pak lurah”? Atau, mungkinkah ada pihak lain yang justru lebih berkuasa? Yang lebih berpengaruh menentukan semua kebijakan pemerintah?

Sekarang banyak orang bicara tentang Jokowi yang sudah “gerah” dengan sebutan petugas partai. Karena itu, orang mulai bicara tentang kemungkinan Jokowi merapat ke partai lain di luar PDI Perjuangan. Bukankah itu sesuatu yang lumrah dan bukan mustahil terjadi? Sebagaimana sejumlah elit partai yang loncat sana loncat sini. Jika tidak merasa cocok lagi dengan partai yang telah mengantarkannya ke kedudukan terbaik. 

Nasmay-penguasa-3.jpgBasuki Tjahaja Purnama alias Ahok. FOTO: Instagram.com/@basukibtp - pikiran-rakyat.com)

Setelah terpilih sebagai presiden untuk kedua kali, bukankah Jokowi sudah punya pengalaman lebih luas tentang kekuasaan? Apakah dia harus berbagi hanya dengan satu pihak, ketika tidak hanya yang bersangkutan yang punya andil mengangkatnya ke tampuk kekuasaan?

Bukan rahasia lagi bahwa salah satu pihak yang punya peran sekaligus kepentingan dalam kekuasaan mantan Walikota Solo itu adalah para taipan. Para konglomerat Cina yang sembunyi di belakang layar. 

Soal ini pernah disinggung oleh Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Saking besarnya peran para taipan itu, bahkan Ahok  pernah melontarkan pernyataan yang cukup kontroversial. Kata Ahok, “Jokowi tak akan jadi presiden jika tidak ada sokongan dari pengembang.” Pengembang adalah sebutan Ahok untuk para taipan, yang dalam bahasa Amien Rais disebut Mafia Taipan Cina (MTC). 

Pernyataan Ahok itu sempat membuat marah politisi PDIP Arteria Dahlan. "Saya pikir itu tidak elok, tidak elegan dan sangat tidak pantas untuk diutarakan ke publik seandainya pun benar," kata politisi PDIP itu.

Meski demikian, publik cenderung memiliki asumsi seperti yang diungkapkan Amien Rais. MTC sebagai sebuah kekuatan kelompok dipandang sangat berpengaruh. Apalagi dengan sebutan mafia. Yang dapat berbuat apa saja untuk mencapai tujuannya. 

Secara umum, pengertian mafia adalah kelompok pelaku kejahatan yang terorganisir secara rapih untuk melakukan banyak hal. Seperti mengancam, meneror, membunuh, menipu, memfitnah. Dan secara terang-terangan atau pun sembunyi-sembunyi, mereka selalu menyatu dalam sel-sel kekuasaan sebuah rejim. 

MTC tentu memiliki kepentingan. Sebagaimana juga Jokowi. Meskipun sudah sampai pada periode terakhir dari dua periode jabatan yang mesti diemban seorang presiden di republik ini, namun kepentingan Jokowi justru semakin mencolok. Di antaranya bagaimana mempertahankan dinasti yang telah dia bangun. Bagaimana agar putera sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang sekarang jadi Walikota Solo tidak terjerembab. Nanti, jika Jokowi tidak berkuasa lagi. Begitu juga menantunya, Bobby Nasution. Yang sekarang menjadi Walikota Medan. Bagaimana caranya agar karir keduanya di jajaran pemerintahan terus menanjak. Bukan melorot atau terjun bebas.

Kalau dipertanyakan, apakah kepentingan mafia? Seorang pengamat mengungkapkan, “The mafia at its core is about one thing: money. Mafia hanya memiliki satu kepentingan. Yaitu uang.” Nah, untuk mendapatkan banyak uang, MTC harus memiliki hubungan yang rapat dengan penguasa. 

Hal ini sudah jadi kenyataan yang tak dapat dibantah. Sudah berlangsung sangat lama. Bahkan di setiap pemerintahan dari 7 presiden yang ada. Untuk menyokong kekuasaan pemerintah yang sekarang, mereka siap mengucurkan dana tidak terbatas. Dengan begitu, mereka mendapatkan imbalan yang tidak sedikit. Bisa memperoleh bahkan menguasai banyak proyek. Diberi hak yang begitu luas untuk menguasai lahan ratusan ribu hektar. Untuk pertanian maupun pertambangan. Dan banyak konsesi lainnya, yang tidak mungkin diperoleh pengusaha pribumi kebanyakan. 

Tapi yang lebih mengkuatirkan adalah  bagaimana kalau mereka juga berminat untuk mengendalikan dan mendikte penguasa. Dengan kekuatan uangnya, hal itu bukan mustahil terjadi. Dan kalau itu benar, sudah terjadi praktek simbiosis mutualistis antara penguasa dan kalangan MTC itu. Praktek yang saling menguntungkan. Yang pada akhirnya justru lebih menguntungkan kalangan MTC itu. 

Kok bisa? Tentu saja, karena MTC tidak hanya mampu menguasai di jajaran eksekutif. Tapi juga legislatif dan yudikatif. Ini mengingatkan orang akan apa yang pernah diungkapkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bamsoet – demikian politisi Partai Golkar itu akrab disapa – pernah mengungkapkan pandangannya tentang kekuatan MTC itu. Menurut dia, hampir semua partai di DPR mudah dikendalikan para taipan itu. 

Kata Bambang, untuk menguasai partai politik, seorang taipan cukup merogoh koceknya tidak lebih dari Rp 1 triliun. Dan untuk menguasai partai-partai di parlemen, taipan tidak perlu “membeli” seluruhnya dari sembilan partai yang lolos parliamentary threshold (ambang batas parlemen). Tapi cukup dengan tiga atau empat partai yang besar-besar saja. Mungkin hanya dengan dana politik yang tidak lebih dari 5 atau 6 triliun saja. Tampaknya, begitu gampang bagi mereka untuk “menguasai Indonesia”.  

Bertekuk Lutut

Belakangan kita tahu, sejumlah tokoh bangsa telah mengemukakan pandangannya. Bahwa kekuasaan yang dikendalikan oleh sebuah oligarkhi politik ternyata sudah bertekuk lutut begitu rupa kepada kelompok MTC ini. Yang merupakan kelompok masyarakat terkaya di bumi pertiwi.

Menurut laporan Lembaga Oxfam, kekayaan empat milyarder terkaya di nusantara setara dengan harta 100 juta rakyat jelata. Pada 2016, satu persen orang terkaya memiliki hampir setengah (49 persen) dari total kekayaan seluruh populasi negeri ini. 

Indonesia masuk dalam enam besar negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi di dunia. Meski demikian, semua itu tidak mampu menyadarkan para elit. Karena mereka lebih suka memilih “aji mumpung”. Mumpung masih bisa kongkalingkong dengan orang-orang yang tidak peduli dengan nasib bangsa. Karena secara sukarela berasyik masyuk bersama orang-orang kaya yang siap mengucurkan fulus. Untuk kepentingan jangka pendek mereka. Situasi yang dapat dibuktikan dengan terus meluasnya perilaku korupsi. Plus semakin melorotnya kekuasaan lembaga anti-korupsi.

Banyak orang berpendapat bahwa sejarah itu terus terulang. Di zaman penjajahan dulu, para warga keturunan itu berkolaborasi dengan kaum kolonial. Sehingga mereka mendapatkan privilege tersendiri. Diperlakukan penjajah lebih terhormat dibandingkan warga pribumi yang disebut inlander. Di era kemerdekaan, mereka pun merapat kepada penguasa. Sejak dari pemerintahan pertama Soekarno, sampai ke era pemerintahan sekarang. Mereka selalu mendapatkan posisi terhormat. Karena mereka juga di-backing oleh orang-orang yang bermental korup. Sejak era kolonial sampai sekarang. Sebab di setiap orde selalu saja pula ada orang yang siap melakukan apa saja asal diberi dukungan finansial.  

Di era Orde Baru

Soeharto lebih-lebih lagi. Mereka bahkan mendapatkan privilege yang tidak tanggung-tanggung. Diberi peluang yang luar biasa untuk mengembangkan ekonomi. Diberi kemudahan untuk mendirikan bank. Bahkan membangun induk perusahaan berskala besar. Sehingga menjadi pengusaha-pengusaha raksasa kelas dunia. Tapi ketika Soeharto meminta sebagian keuntungan mereka disisihkan, dengan berani mereka menolak. Padahal yang diminta Soeharto hanyalah uang receh. Untuk membantu mengembangkan pengusaha pribumi. 

Sekarang, ketika rejim membangun hubungan yang begitu rapat dengan pemerintahan Beijing Cina, apakah yang terjadi? Cina telah mengucurkan dana tidak sedikit sebagai hutang kepada rejim Jokowi. Hutang yang entah bagaimana caranya untuk dapat dilunasi. Hal ini tentu membuat para taipan itu bertepuk riang gembira. Sementara sejumlah proyek besar yang didanai dengan duit hutangan itu dikabarkan sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda akan mangkrak. 

Pembangunan pulau-pulau reklamasi yang mereka lakukan tentu mendapatkan lampu hijau dan dukungan dari pemerintah di negeri leluhurnya. Karena pemerintah Beijing juga ingin menyelesaikan masalah kependudukannya yang melimpah. Sehingga berencana akan mengirimkan 200 juta warganya ke negeri ini. Bisa jadi untuk mengisi pulau-pulau buatan itu. Dengan begitu pundi-pundi kekayaan para taipan itu akan terus terisi penuh. Jumlah diaspora Cina di negeri ini merupakan yang terbesar dibandingkan di negara mana pun di seluruh dunia. Karenanya jumlah orang Cina tentu akan semakin membludak. Yang suatu saat akan memenuhi sekaligus menguasai bumi pertiwi ini. 

Sungguh begitu banyak hal yang membuat orang kuatir akan nasib bangsa ini ke depan. Karena begitu banyaknya tanda-tanda ke arah itu. Yang tidak mungkin disebutkan satu demi satu. Sebagaimana Amien Rais, beberapa tokoh lain pun mengemukakan kekuatiran yang sama. Pemerintah dan para elit sudah terperosok terlalu dalam. Sehingga sekarang dibutuhkan perubahan yang sangat mendasar dan cepat.  Karenanya, tepatlah ungkapan Amien Rais: “It’s now or never. Tomorrow will be too late”. (*)


Pewarta : Nasmay L. Anas
Editor : Slamet Oerip Prihadi
Sumber :