COWASJP.COM – SAYA pikir-pikir, belakangan ini Pemkab Bojonegoro makin aneh. APBD-nya makin tinggi, Rp 8,2 triliun. Tetapi, anehnya, meski duitnya banyak, jumlah warga miskinnya juga tetap banyak. Kemampuan untuk mengurangi kemiskinan Bojonegoro sangat lamban.

APBD Bojonegoro tertinggi kedua di Jawa Timur setelah APBD Kota Surabaya (Rp 11,305 triliun 2023). Tetapi, dalam hal kemakmuran warga, Bojonegoro berada di ranking 27 di Jawa Timur. Jumlah warga miskinnya tercatat 153.250 orang, atau 12,41 persen dari jumlah penduduk di Bojonegoro (1.322.474 jiwa)..

Yang juga aneh tapi nyata, duit Bojonegoro tiap tahun tersisa banyak. Silpa-nya (selisih/sisa lebih duitnya) Rp 2 triliun lebih hampir tiap tahun. Tetapi, program pengentasan kemiskinan sangat lamban. Kalah jauh dibanding daerah lain yang APBD-nya tidak sampai separuhnya APBD Bojonegoro. Misal, daerah tetangga Tuban atau Lamongan.

Yang lebih aneh lagi, sebagian dari APBD Bojonegoro yang besar itu digunakan untuk membantu daerah lain dalam bentuk hibah. Yang paling gress, Bojonegoro memberi dana hibah kepada Lamongan Rp 29,8 miliar (lewat P-APBD 2023) untuk membangun jalan. 

Sebelum ini, Bojonegoro memberikan dana hibah kepada Pemkab Blora Jateng Rp 34 miliar, dan membantu Pemkab Sumedang Jabar Rp 1,2 miliar. 

Konon, beberapa pihak menentang kebijakan Pemkab Bjojonegoro yang bagi-bagi duit ke daerah lain itu. Kalangan anggota dewan, sejumlah kepala desa, aktivis mahasiswa, dan juga aktivis LSM (lembaga swasdaya masyarakat) sempat menolaknya. (suara banyuurip.com, 30 november 2023). 

Tetapi, meski awalnya ada penolakan, akhirnya ya tetap lolos dan  jalan terus.

BACA JUGA: Verfak, Fase Kritis Calon Independen​

Lambannya Pemkab Bojonegoro dalam mengatasi kemiskinan warganya dapat dibandingkan dengan tetangga sebelah. Misal Tuban atau Lamongan yang sama-sama di wilayah Jawa Timur.

APBD Bojonegoro 2024 Rp 8,2 triliun. Jumlah penduduk 1.322.474 jiwa. Jumlah warga miskinnya 12,18 persen. Atau 153.250 jiwa.  

APBD Tuban Rp 3,4 triliun kurang dari separonya APBD Bojonegoro. Jumlah penduduknya 1.215.795 jiwa. Yang miskin 14,01 persen.  

APBD Lamongan Rp 3,466 triliun, hampir sama dengan Tuban. Tetapi tidak sampai 50 persennya APBD Bojonegoro. Berapa warga miskin di Lamongan? Jumlahnya 12,42 persen di antara 1.386.941 penduduk Lamongan.

Jika hanya melihat persentase warga miskin di tiga kabupaten di atas, terlihat seolah tidak ada yang aneh. Tidak ada yang janggal. Kita baru akan bisa menilai aneh jika kita melihat bagaimana ketimpangan di antara ketiga kabupaten itu dalam percepatan pengentasan kemiskinan selama tiga tahun terakhir ini.

Tahun 2021, warga miskin di Bojonegoro 13,27 persen. Tahun 2022 turun menjadi 12,21 persen. Turun 1,06 persen. Tahun 2023 turun lagi menjadi 12,18 persen. Ini artinya, Bojonegoro yang belakangan ini memiliki APBD Rp 7 – 8 triliun hanya mampu mengurangi kemiskinan 1,06 persen (2022) dan 0,03 persen tahun 2023.

Lalu bisa kita bandingkan dengan Tuban. Tahun 2021 warga miskinnya 16,31 persen. Tahun 2022 turun menjadi 15,02 persen dan tahun 2023 turun menjadi 14,91 persen. Ini artinya, dengan APBD Rp 3,4 triliun Tuban dapat mengurangi kemiskinan 1,29 persen dan 0,11 persen. Bandingkan dengan Bojonegoro yang APBD-nya tinggi besar tetapi hanya bisa menurunkan angka kemiskianan setiap tahunnya 1,06 persen dan 0,03 persen.

Lalu bandingkan dengan Pemkab Lamongan. APBD Lamongan Rp 3,466 triliun. Jumlah pendduknya 1.386.941 jiwa. Warga miskinnya tahun 2021 13,86 persen. Tahun 2022 turun menjadi 12,53 persen dan tahu 2023 menjadi 12,42 persen. Ini artinya, Lamongan berhasil menurunkan angka kemiskinan 1,33 persen dan 0,11 persen. 

Melihat data tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan di Bojonegoro lebih lamban dibanding dengan dua tetangga dekatnya. Padahal, duit Bojonegoro lebih banyak. Jauh lebih jumbo. Eman, duite akeh tapi wong melarate kok yo akeh. Tentu ada sesuatu yang kurang tepat. Kurang beres. Istilahe anak sekarang: Something wrong...

Saya yakin, Pemkab Bojonegoro sudah bekerja keras untuk menangani kemiskinan di wilayahnya. Yang relatif baru adalah program pengentasan kemiskinan melalui pemberian kambing untuk dibudidayakan warga miskin. 

Tetapi, harusnya, Pemkab bisa melakukan studi banding untuk ngangsu pengalaman ke daerah lain yang dianggap lebih berhasil. Yang dekat, misalnya ke Lamongan atau ke Tuban. Tetapi, repotnya, kadang, kalau studi bandingnya berdekatan, dianggap kurang menarik. Pinginnya studi banding ke daerah yang jauh. Semakin jauh dianggap semakin penting dan menarik.

Mungkin, beberapa program pengentasan kemiskinan di Bojonegoro perlu sering dievaluasi. Mungkin ada program yang kurang efektif. Tidak tepat sasaran, dan akhirnya hanya menghambur-hamburkan duit. 

APBD Bojonegoro tiap tahun tersisa banyak Bahkan sisanya hingga Rp 2 triliun lebih. Saking akehe duite, Bojonegoro kesulitan menghabiskannya. Eman (sayang) jika Pemkab Bojonegoro tidak bisa melakukan akselerasi yang melebihi daerah lain dalam hal pengentasan Kemiskinan. Jangan sampai ada ungkapan: duwek akeh lho dienggo apa wae kok wargae ijek akeh sing melarat (Duit banyak dipakai apa saja ya kok banyak warga yang tetap miskin dan sengsara).

Mohon maaf. Ini bukan nyindir elek. Tetapi sebagai salah satu upaya untuk menggugah semangat mereka yang bertugas untuk mengatasi kemiskinan warga. Supaya warga Bojonegoro semakin makmur, warga miskinnya semakin berkurang, berbanding lurus dengan APBD Bojonegoro yang melimpah...(*) 

*Penulis mantan wartawan Jawa Pos, tinggal di Bojonegoro.